Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat langkah progresif dalam mengusut kasus rasuah.

Lembaga antirasuah tersebut menerbitkan 72 Surat Perintah Penyelidikan sepanjang semester I tahun 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons atas tingginya perhatian publik terhadap penegakan hukum.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa penindakan dilakukan secara konsisten dan tidak pernah pandang bulu terhadap pihak terlibat.

Ketika alat bukti sudah terpenuhi secara akurat, KPK langsung bergerak menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

Sepanjang semester ini pula, tercatat ada 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan.

Selain itu, KPK melimpahkan sebanyak 76 perkara ke pengadilan untuk tahap penuntutan lanjutan.

Angka pelimpahan perkara tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Proses hukum tersebut mencakup pengawalan atas 52 putusan Pengadilan Negeri dan empat putusan Pengadilan Tinggi.

Lembaga penegak hukum ini juga mengawal dua putusan Mahkamah Agung serta enam belas proses Peninjauan Kembali.

Di sisi lain, KPK menyelidiki secara tertutup 12 kegiatan yang berakhir pada peristiwa tertangkap tangan.

Operasi tersebut melibatkan tujuh pemerintah daerah serta sejumlah instansi kementerian dan lembaga negara.

Jumlah kegiatan tangkap tangan tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.