Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan kemarahannya usai mendapati praktik penggilingan beras yang melibatkan puluhan tersangka.

Temuan tersebut merupakan hasil kajian bertajuk Darurat Mafia Beras yang mengupas tata niaga beras nasional secara mendalam.

Hasil monitoring Kementerian Pertanian menunjukkan sebanyak 39,75 persen dari total beras premium yang beredar di pasaran diduga melanggar standar mutu.

Jumlah tersebut setara dengan 12,2 juta ton beras yang dikategorikan sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen.

Total kerugian akibat praktik curang ini mencapai Rp98 triliun secara nasional.

Potensi kerugian konsumen juga bertambah hingga Rp71,9 triliun per tahun dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.

Angka triliunan rupiah tersebut dinilai bukan keuntungan bisnis yang wajar dan tergolong merampas hak rakyat kecil.

Kondisi ini disebut turut mematikan usaha penggilingan padi skala kecil di berbagai daerah.

Berdasarkan pemaparan, rantai pasok beras nasional saat ini dikuasai oleh pengusaha besar atau konglomerat penggilingan.

Kelompok tersebut memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kegiatan komersial hingga 40 persen dari kapasitas mereka.

Mereka kemudian mengambil keuntungan berlebih dengan menjual produk di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan.

Dari total serapan gabah nasional sebanyak 65 juta ton per tahun, tercatat 1.056 unit penggilingan berskala besar mendominasi.

Penggilingan dengan kapasitas 20 ton per jam itu menguasai 40 persen pasokan gabah nasional atau setara 25 juta ton per tahun.

Ketimpangan distribusi keuntungan juga terlihat jelas dalam data anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025.