Pemerintah Irak melayangkan kecaman keras menyusul operasi militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Serangan udara tersebut dilaporkan menyasar sejumlah wilayah dan mengakibatkan sebanyak 20 orang kehilangan nyawa di berbagai lokasi.

Kecaman resmi itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Ali Falih Al Zaidi dalam pertemuan darurat bersama partai koalisi.

Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa agresi tersebut menargetkan wilayah Irak dan menelan korban jiwa dari Pasukan Mobilisasi Rakyat.

Operasi militer yang menjangkau tujuh provinsi di negara tersebut dinilai telah melanggar Piagam PBB serta hukum internasional.

Koalisi pimpinan pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah tidak akan pernah ditoleransi.

Di sisi lain, koalisi Arab Saudi dan Amerika Serikat mengarahkan sasaran mereka kepada kelompok Hashed a Al Shaabi.

Kelompok tersebut dituding terlibat dalam sejumlah serangan sebelumnya terhadap fasilitas strategis milik Washington dan Riyadh.

Namun, pihak Pasukan Mobilisasi Rakyat dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Arab Saudi.

Mereka menyebut tudingan tersebut sebagai sebuah rekayasa belaka dan bersumpah akan memberikan tanggapan keras.

Insiden ini menandai momen pertama kalinya Arab Saudi mengakui tindakan militer secara terbuka sejak konflik dengan Iran pecah.

Eskalasi di Irak ini terjadi bersamaan dengan situasi ketegangan militer yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran.