Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil langkah tegas terhadap dokumen kekayaan pejabat publik yang mencurigakan.

Lembaga antirasuah tersebut kini menindaklanjuti sebanyak 57 laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Puluhan laporan tersebut terindikasi tidak sesuai dengan profil masing-masing wajib lapor.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal tersebut dalam paparan capaian kinerja.

Kegiatan itu berlangsung pada konferensi pers semester I 2026 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta.

Fitroh menjelaskan bahwa pengawasan kualitas laporan tidak berhenti pada tahap pengumpulan dokumen semata.

Pihaknya juga menilai kewajaran serta konsistensi informasi yang diserahkan oleh penyelenggara negara.

Dari sisi administrasi, budaya transparansi di kalangan pejabat publik menunjukkan perkembangan positif.

Hingga Juni 2026, KPK mencatat penerimaan 422.766 laporan harta kekayaan dari para pejabat.

Tingkat kepatuhan administratif tersebut secara keseluruhan mencapai angka 98 persen.

Sejumlah instansi bahkan berhasil mencatatkan tingkat kepatuhan yang sempurna sebesar 100 persen.

Instansi tersebut mencakup BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kota Kendari turut mencapai kepatuhan penuh.

KPK juga menyoroti peningkatan budaya antikorupsi melalui pelaporan gratifikasi.

Jumlah Unit Pengendali Gratifikasi meningkat hingga mencapai 739 unit sampai Juni 2026.

Sepanjang semester I 2026, instansi ini menerima sebanyak 2.850 laporan gratifikasi.

Sebanyak 626 laporan di antaranya telah ditetapkan menjadi milik negara.

Total nilai dari laporan gratifikasi yang ditetapkan tersebut mencapai Rp5,14 miliar.