Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya belasan tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan beras fortifikasi.

Kasus tersebut mencakup delapan perkara hukum yang melibatkan total 15 merek berbeda di pasaran.

Ratusan Pengaduan Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian turut menerima 271 laporan pengaduan terkait berbagai dugaan pelanggaran di sektor pertanian.

Seluruh laporan tersebut masuk selama kurun waktu akhir Oktober hingga awal November 2026.

Sebanyak 74 laporan di antaranya berkaitan langsung dengan komoditas beras.

Selain itu, terdapat 64 laporan mengenai pupuk serta 25 laporan terkait alat dan mesin pertanian.

Pemerintah juga menerima laporan tambahan yang masih melalui tahap kajian dan verifikasi lapangan.

Laporan yang telah terverifikasi kebenarannya akan segera diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Peringatan dan Sanksi Tegas

Para pelaku usaha diingatkan agar tidak mempermainkan komoditas pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pedagang yang menjual produk di atas harga eceran tertinggi diminta segera menurunkan harganya.

Pelanggaran aturan tersebut dapat berujung pada pencabutan izin usaha hingga proses pidana.

Ancaman hukuman maksimal dalam kasus ini mencapai tujuh tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap peredaran lima merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu.

Produk tersebut tidak memiliki kandungan vitamin tambahan sebagaimana diwajibkan untuk jenis beras fortifikasi.