Kepala Badan Gizi Nasional memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis kepada aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam sebuah kesempatan di Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Pihaknya menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan bersikap kooperatif apabila penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut.

Dukungan maksimal akan diberikan untuk membantu penegakan hukum terkait kasus tata kelola program tersebut.

Isu pemborosan anggaran senilai Rp10,5 triliun per tahun sebelumnya diungkapkan oleh Kejaksaan Agung.

Temuan tersebut bersumber dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilibatkan dalam proses penyidikan.

Informasi mengenai potensi kerugian keuangan negara itu dipaparkan tim kejaksaan dalam sidang praperadilan.

Gugatan praperadilan tersebut sebelumnya diajukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terus melanjutkan proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga kini, proses pemeriksaan dan penyidikan terkait dugaan korupsi tata kelola program tersebut masih berjalan.

Sidang praperadilan itu sendiri direspons langsung oleh tim kejaksaan dengan membeberkan dasar hukum serta hasil audit yang mendasari penetapan status tersangka sebelumnya.

Dari hasil kerja sama dengan lembaga auditor negara tersebut, terungkap kalkulasi angka fantastis yang kini menjadi sorotan publik luas.

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memastikan seluruh tahapan penegakan hukum akan terus berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.