Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD melontarkan kritik keras terhadap skema pendanaan baru. Kebijakan itu diperkenalkan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional.

Pemerintah mencari sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi bernama Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Namun, regulasi yang mengatur instrumen tersebut dinilai berpotensi merusak sistem hukum.

Mahfud mengaku heran dengan ketentuan hukum yang melekat pada instrumen investasi tersebut. Ia menyoroti perlindungan luas bagi pembeli obligasi yang dapat menghambat penegakan hukum.

Danantara mengeluarkan obligasi tersebut dengan ketentuan harta pembeli tidak akan diusut. Kebijakan ini dinilai menghapus aturan perampasan aset yang berlaku.

Kepemilikan instrumen investasi itu disebut tidak bisa dijadikan objek pemeriksaan. Data transaksi tersebut juga tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Patriot Bond dirancang untuk menghimpun dana dari diaspora dan masyarakat. Sementara itu, Merah Putih Bond ditujukan untuk menarik investasi domestik serta global.

Perdebatan muncul setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 50A dalam regulasi itu memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli instrumen. Ketentuan ini membatasi penggunaan data transaksi untuk pemeriksaan hukum dan perpajakan.

Sorotan Ketentuan Pasal 50A

Bagian yang paling banyak diperdebatkan adalah aturan mengenai perlindungan dari tuntutan pidana, pidana perpajakan, hingga gugatan perdata di Indonesia.

Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap desain regulasi yang mengiringi penerbitan instrumen keuangan tersebut.