Mahfud MD membuka kemungkinan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto berkembang ke arah makar, dengan syarat penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsurnya. Pemerintah lewat Yusril Ihza Mahendra justru menegaskan belum ada indikasi ke sana.

Mantan Menko Polhukam itu berbicara dalam siniar Terus Terang yang tayang 3 November 2026. Ia menyebut perkara ini serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, dan mengaku sudah menerima informasi perkembangannya sebelum polisi mengumumkan tersangka pada Selasa, 3 November 2026.

Mahfud mempertanyakan apa motif menyadap komunikasi Presiden apabila dilakukan tanpa prosedur dan kewenangan sah, serta mengaitkannya dengan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat.

Klaim Produk Sadapan sampai ke Solo

Menurut Mahfud, ia menerima informasi dari sumber bahwa data hasil penyadapan disusun menjadi laporan analisis, dan produk akhir penyadapan itu disebut tiba di Solo. Ia menyampaikannya sebagai informasi bocor dari sumbernya — bukan bukti teruji.

Penilaiannya juga dikaitkan dengan situasi politik setelah pergantian pimpinan Polri Oktober 2026: polemik dokumen pendidikan pejabat, wacana hubungan Presiden-Wakil Presiden, rencana demo buruh, sampai kabar rencana aksi massa 20 Oktober 2026 yang diakui tanpa bukti pengonfirmasi dalam siniar tersebut.

Soal sanksi, Mahfud menyebut pidana mati bisa berlaku bila terbukti makar. Pasal 191 KUHP (UU 1/2023) memang mengancam makar terhadap Presiden/Wakil Presiden dengan pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun; Pasal 193 tentang makar menggulingkan pemerintah mengancam maksimal 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpinnya.

Posisi Resmi Pemerintah