Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penyidik belum menemukan indikasi makar, dan publik diminta membedakan penyadapan ilegal dari kejahatan yang menyerang pemerintah. Pasal yang dikenakan saat ini berkisar pada penyadapan, akses ilegal, dan informasi elektronik: Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, tanpa pasal makar.

Perkara pokoknya sendiri masih dalam penyidikan: tiga tersangka telah ditetapkan — Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, dan pengusaha pada 2025–2026, sementara seorang saksi berinisial SU masih diperiksa. Penilaian makar dari Mahfud murni pendapat berbasis informasi sumbernya, bukan dakwaan maupun putusan.