Soal dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, kini ada dua pandangan yang berbeda. Mahfud MD melihat potensi makar bila buktinya memenuhi unsur, sementara Yusril Ihza Mahendra menegaskan penyidik sejauh ini belum menemukan indikasi makar. Keduanya bisa benar pada tempatnya: satu berbicara soal kemungkinan, satu soal bukti yang sudah ada.

Mahfud menyampaikan penilaiannya dalam siniar Terus Terang yang terbit 3 November 2026. Ia membahas penetapan tersangka mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso atas dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025 hingga 2026.

Mahfud mengaku sudah menerima informasi perkembangan perkara sebelum pengumuman tersangka pada Selasa, 3 November 2026, termasuk kabar pemeriksaan sejumlah anggota Polri sejak Senin pagi, 2 November 2026. Ia mempertanyakan motif penyadapan komunikasi Presiden bila dilakukan tanpa prosedur dan kewenangan sah.

Apa yang Dikatakan Mahfud

Mahfud menyebut informasi dari sumbernya bahwa data hasil penyadapan disusun menjadi laporan analisis, dan produk akhirnya disebut sampai ke Solo. Itu adalah keterangan sumber yang bocor kepadanya, bukan bukti yang telah teruji, dan harus dibingkai sebagai dugaan atau klaim.

Ia mengaitkan penilaiannya dengan pergantian pucuk pimpinan Polri pada Oktober 2026, polemik dokumen pendidikan pejabat, wacana hubungan politik Presiden dan Wakil Presiden, rencana demonstrasi buruh, dan dugaan rencana aksi massa 20 Oktober 2026. Tidak ada bukti yang dihadirkan dalam siniar untuk mengonfirmasi skenario itu.

Apa Kata Pemerintah

Yusril menyatakan pasal yang dipakai saat ini adalah Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terkait penyadapan tanpa hak, akses ilegal, dan informasi elektronik. Tidak ada pasal makar dalam pengumuman kepolisian, dan motif belum bisa diumumkan karena pemeriksaan masih awal.

Saksi berinisial SU masih diperiksa, barang bukti elektronik sudah disita, dan target dugaan penyadapan yang disebut meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, dan pengusaha.

Kalau Makar Terbukti, Hukumannya Berat

Pasal 191 KUHP mengancam makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 KUHP tentang makar menggulingkan pemerintah diancam paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur.

Namun ancaman itu hanya berlaku bila makar terbukti. Untuk sekarang, perkara ini adalah perkara penyadapan, dan pernyataan Mahfud soal makar tetap bersifat kondisional.