Mahfud MD Bicara Potensi Makar, Yusril Tegaskan Belum Ada Indikasi: Dua Pandangan soal Penyadapan Prabowo
Soal dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, kini ada dua pandangan yang berbeda. Mahfud MD melihat potensi makar bila buktinya memenuhi unsur, sementara Yusril Ihza Mahendra menegaskan penyidik sejauh ini belum menemukan indikasi makar. Keduanya bisa benar pada tempatnya: satu berbicara soal kemungkinan, satu soal bukti yang sudah ada.
Mahfud menyampaikan penilaiannya dalam siniar Terus Terang yang terbit 3 November 2026. Ia membahas penetapan tersangka mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso atas dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025 hingga 2026.
Mahfud mengaku sudah menerima informasi perkembangan perkara sebelum pengumuman tersangka pada Selasa, 3 November 2026, termasuk kabar pemeriksaan sejumlah anggota Polri sejak Senin pagi, 2 November 2026. Ia mempertanyakan motif penyadapan komunikasi Presiden bila dilakukan tanpa prosedur dan kewenangan sah.
Apa yang Dikatakan Mahfud
Mahfud menyebut informasi dari sumbernya bahwa data hasil penyadapan disusun menjadi laporan analisis, dan produk akhirnya disebut sampai ke Solo. Itu adalah keterangan sumber yang bocor kepadanya, bukan bukti yang telah teruji, dan harus dibingkai sebagai dugaan atau klaim.
Ia mengaitkan penilaiannya dengan pergantian pucuk pimpinan Polri pada Oktober 2026, polemik dokumen pendidikan pejabat, wacana hubungan politik Presiden dan Wakil Presiden, rencana demonstrasi buruh, dan dugaan rencana aksi massa 20 Oktober 2026. Tidak ada bukti yang dihadirkan dalam siniar untuk mengonfirmasi skenario itu.
Apa Kata Pemerintah
Yusril menyatakan pasal yang dipakai saat ini adalah Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terkait penyadapan tanpa hak, akses ilegal, dan informasi elektronik. Tidak ada pasal makar dalam pengumuman kepolisian, dan motif belum bisa diumumkan karena pemeriksaan masih awal.
Saksi berinisial SU masih diperiksa, barang bukti elektronik sudah disita, dan target dugaan penyadapan yang disebut meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, dan pengusaha.
Kalau Makar Terbukti, Hukumannya Berat
Pasal 191 KUHP mengancam makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 KUHP tentang makar menggulingkan pemerintah diancam paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur.
Namun ancaman itu hanya berlaku bila makar terbukti. Untuk sekarang, perkara ini adalah perkara penyadapan, dan pernyataan Mahfud soal makar tetap bersifat kondisional.
Update Terbaru
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB






