Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono akhirnya memberikan penjelasan terkait tunggakan dana pada pihak ketiga tahun anggaran 2025 yang menyentuh angka Rp1,6 triliun.

Sudaryono menilai kewajiban pembayaran tersebut lebih tepat disebut sebagai tunggakan ketimbang utang.

Penyelesaian tunggakan itu saat ini masih berada dalam proses pemeriksaan oleh lembaga auditor.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil langkah secara sepihak tanpa verifikasi serta rekomendasi resmi.

Mengenai status kewajiban tersebut, ia menyatakan bahwa pembayaran akan langsung dilakukan apabila kondisinya sudah bersih dan jelas.

Proses pencairan dana harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar sesuai aturan.

Sudaryono memastikan bahwa kewajiban kepada pihak ketiga ini tidak menjadi kendala besar bagi institusinya.

Ia menekankan pentingnya kepercayaan pada sistem ketimbang mempercayakan keputusan kepada individu.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan rincian komposisi tunggakan Rp1,6 triliun yang tersebar ke dalam berbagai pos kegiatan.

Beberapa pos tersebut mencakup belanja bahan, sertifikasi SPPG, jasa konsultan, hingga belanja modal pembangunan dapur.

Pihak BGN menargetkan seluruh tunggakan tersebut dapat segera dilunasi pada tahun 2026 ini.

Rincian Komposisi Anggaran dan Rencana Pelunasan

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya telah memaparkan rincian angka tersebut yang mencakup berbagai pos kegiatan, mulai dari belanja bahan, sertifikasi SPPG, jasa konsultan, hingga belanja modal pembangunan dapur sebesar Rp1,04 triliun.

Meski sebagian alokasi anggaran masih diblokir, pihak BGN berkomitmen untuk segera menuntaskan pembayaran tersebut pada tahun 2026 ini setelah melalui proses review yang sesuai dengan ketentuan.