Kehadiran kelompok yang menyebut diri sebagai kabinet bayangan di ruang publik belakangan ini memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa fenomena tersebut muncul akibat lemahnya fungsi pengawasan pemerintah.

Fungsi check and balances yang seharusnya dijalankan oleh partai politik dan anggota dewan dinilai hampir tidak pernah berjalan secara optimal.

Kelompok tersebut dibentuk oleh gabungan akademisi, aktivis, pakar berbagai bidang, hingga lembaga swadaya masyarakat dari lintas sektor.

Mereka bahkan telah menyusun sekitar 15 posisi menteri setelah melakukan serangkaian audiensi yang berlangsung selama beberapa hari.

Adi menegaskan bahwa pembentukan kelompok itu bertujuan memberikan narasi penyeimbang terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kelompok tersebut diklaim murni sebagai gerakan politik nurani yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun kepentingan tertentu.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai kabinet bayangan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.

Sarmuji mengingatkan agar aspirasi masyarakat sebaiknya disalurkan melalui DPR yang secara konstitusional memegang fungsi pengawasan.

Namun, pandangan tersebut justru dinilai semakin memperlihatkan persoalan nyata terkait tiadanya fungsi kontrol dari lembaga legislatif.

Ketika seluruh kekuatan politik berada di dalam lingkaran kekuasaan, gerakan kelompok masyarakat sipil menjadi harapan utama penyeimbang.