Kehadiran Kabinet Bayangan yang diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil terus menuai berbagai macam tanggapan dari kalangan pejabat.

Kelompok tersebut terdiri dari akademisi, peneliti, hingga aktivis yang bertugas mengawal dan mengevaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa pihak pemerintah sama sekali tidak anti terhadap kritik.

Namun, ia mengingatkan agar setiap masukan yang disampaikan tetap berlandaskan data yang valid dan penilaian yang objektif.

Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi penilaian terhadap pemerintah sebaiknya dilakukan secara berimbang.

Ia berharap berbagai program pemerintah yang dinilai berhasil juga mendapatkan pengakuan serta apresiasi dari publik.

Qodari mencontohkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program pemerintah yang layak mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Program tersebut disebut menjadi upaya nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kabinet Bayangan sendiri merupakan inisiatif kelompok masyarakat sipil yang dibentuk sebagai mitra kritis bagi jalannya kebijakan negara.

Formasi kelompok tersebut diumumkan pada tanggal 17 Juli 2026 dan diisi oleh lima belas tokoh yang membidangi kementerian tertentu.

Sejumlah nama yang masuk dalam susunan tersebut mencakup Feri Amsari hingga Bhima Yudhistira Adhinegara.