Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah dan DPR untuk menjadikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan 2026 sebagai momentum strategis.

Regulasi yang dihasilkan harus adaptif terhadap perubahan dunia kerja sekaligus menjaga daya saing investasi Indonesia di kawasan ASEAN.

Wakil Ketua APINDO Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, menyatakan organisasi pengusaha saat ini memfokuskan perhatian pada dua agenda utama.

Pertama, penyelesaian RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif. Kedua, memastikan regulasi tersebut pro investasi.

Menurut Bob Azam, Indonesia tidak boleh kalah saing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi.

Oleh karena itu, RUU Ketenagakerjaan harus dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi dunia usaha.

APINDO berharap pembahasan RUU ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan masa depan.

Dengan regulasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

APINDO juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, DPR, dan pengusaha dalam proses penyusunan RUU tersebut.

Kolaborasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang seimbang antara perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan investasi.

RUU Ketenagakerjaan 2026 dinilai sebagai peluang untuk mereformasi regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada.

APINDO optimistis dengan arah pembahasan saat ini, namun mengingatkan agar tidak ada lagi penundaan yang merugikan iklim investasi.

Daya saing Indonesia di ASEAN sangat bergantung pada kemudahan berusaha dan kepastian hukum yang dihasilkan dari RUU ini.

APINDO siap berkontribusi aktif dalam setiap tahapan pembahasan untuk memastikan kepentingan dunia usaha terakomodasi.