PBHI Nilai Label 'Londo Ireng' dari Prabowo Ancam Kebebasan Sipil
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli wartawan, akademisi, ekonom, dan organisasi masyarakat sipil sebagai "londo ireng" dalam pidato Hari Lahir ke-28 PKB, Kamis (23/7/2026).
PBHI menilai pelabelan tersebut berpotensi mendelegitimasi kritik publik dan bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi serta instrumen hak asasi manusia.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2026), PBHI menyebut kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, UU HAM, serta ICCPR yang telah diratifikasi.
Menurut PBHI, perlindungan tersebut mencakup hak setiap warga negara untuk menyampaikan informasi dan pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia dinilai tidak hanya berkewajiban menjamin kebebasan berekspresi secara normatif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak tersebut tanpa rasa takut.
Kewajiban itu melekat pada seluruh organ negara, termasuk Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
PBHI mengingatkan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam perspektif HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
"Kewajiban menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang menghambat penggunaan hak warga negara. Penggunaan label yang mendiskreditkan kelompok pengkritik justru bertentangan dengan kewajiban konstitusional Presiden," demikian pernyataan PBHI.
Lembaga tersebut menilai istilah "londo ireng" merupakan retorika politik yang mencerminkan sikap antikritik dan stigmatisasi terhadap kelompok yang menjalankan fungsi pengawasan publik.
PBHI menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari mekanisme checks and balances, bukan bentuk permusuhan.
Pelabelan terhadap wartawan, akademisi, dan warga yang menyampaikan kritik berpotensi mendelegitimasi partisipasi publik dan membangun dikotomi antara pemerintah dan masyarakat.
PBHI juga menyoroti bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak selalu melalui kriminalisasi, tetapi juga melalui stigma, pelabelan, dan delegitimasi.
"Hal tersebut merupakan bentuk pembatasan langsung dan tidak langsung yang mempersempit ruang sipil dan memundurkan demokrasi," tulis PBHI.
PBHI mendesak Presiden Prabowo merespons kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan menghentikan penggunaan retorika yang menghina pengkritik.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Kahar Muamalsyah menyatakan bahwa pemerintah seharusnya melindungi hak warga untuk menyampaikan kritik, bukan menjadikannya dasar narasi permusuhan.
Update Terbaru
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






