Mensesneg Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah Murni Proses Hukum, Minta Hotman Paris Jangan Kaitkan dengan Presiden Prabowo
Ukuran Teks
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah harus berjalan murni sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden, meminta agar kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, menanggapi sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea.
Dalam keterangannya usai menghadiri rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), Prasetyo Hadi menyampaikan pesan tegas agar narasi publik tidak diarahkan pada ranah politik praktis. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menjunjung tinggi independensi penegakan hukum.
"Itu kan kita kembalikan ke proses hukum, ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," ujar Prasetyo, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi, Senin (20/7/2026)
.
news.detik.com
Respons Atas Pernyataan Hotman Paris
Pernyataan tegas dari Istana ini merupakan respons langsung atas konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hotman menyebut kliennya, Febrie Adriansyah, sebagai sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena kontribusinya dalam menyelamatkan aset negara senilai ratusan triliun rupiah.
Lebih jauh, Hotman mempertanyakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang dinilai tidak berkoordinasi dengan Istana sebelum memproses Febrie secara hukum. Hotman bahkan mengisyaratkan adanya kejanggalan karena penetapan tersangka tersebut dianggap dilakukan tanpa "pamit" atau sepengetahuan Presiden.
Bantahan Tegas Soal "Izin Presiden"
Menanggapi narasi yang menyebut bahwa pemeriksaan atau penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi negara memerlukan izin khusus dari Presiden, Prasetyo Hadi membantah keras anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum positif di Indonesia yang mewajibkan penyidik untuk meminta restu eksekutif dalam menjalankan tugas penyidikan.
Update Terbaru
Timnas Indonesia Stagnan di Peringkat 116 FIFA Tanpa Jalani Laga
Rabu / 18-11-2026, 13:01 WIB
Tanggapan Dasco Terkait Isu Judi Online dan Tuduhan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Daftar Zodiak Profesional yang Jago Pisahkan Masalah Pribadi
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Karakter Finansial Shio Ayam Berdasarkan Elemen Kelahiran
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Langkah Pakai Blush On yang Efektif Samarkan Pipi Penuh Alami
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
OnePlus Turbo 7 Pro Kantongi Sertifikasi 3C dengan Pengisian 100W
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Motorola Signature 27 Alami Penurunan Kapasitas Baterai di Jerman
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Layar tanpa bezel Samsung berpotensi meluncur mendahului iPhone spesial Apple
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Kabar Duka, Mantan Bupati Tana Toraja Johanis Amping Situru' Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 12:55 WIB
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Program Vokasi Nemangkawi Antar PTFI Raih Penghargaan ESDM
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Keseruan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah ikuti tren tukar makeup viral
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Analisis ramalan zodiak cinta 18 November khusus Gemini serta Aries
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB






