Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan meminta jaminan perlindungan keamanan seumur hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Permintaan itu muncul di tengah ketidakpastian masa depan politiknya menjelang pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang.

>>> Profira Clinic Hadirkan XERF, Teknologi Skin Tightening Korea Pertama di Surabaya

Menurut media harian Israel, Yedioth Ahronoth, orang-orang dekat Netanyahu mendesak badan keamanan dan intelijen Israel agar Shin Bet tetap memberikan pengamanan kepada keluarga Netanyahu selama lima tahun tambahan jika ia lengser.

Istri Netanyahu, Sara Netanyahu, juga disebut meminta agar suaminya memperoleh perlindungan seumur hidup, bukan hanya 20 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Perdebatan di Internal Pemerintah

Permintaan tersebut memicu perdebatan di internal pemerintah Israel.

Komite menteri yang membawahi Shin Bet telah beberapa kali menolak proposal itu, sementara aparat keamanan masih menunda keputusan akhir.

Persoalan ini diperkirakan akan kembali dibahas dalam sidang komite berikutnya.

Laporan itu juga menyoroti bahwa anak-anak mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid tidak mendapat perlindungan keamanan setelah ayah mereka tak lagi menjabat.

>>> Olise Cetak Sejarah di Piala Dunia, Lewati Rekor Pele dan Maradona

Hal itu menimbulkan pertanyaan mengapa keluarga Netanyahu perlu perlakuan berbeda.

Pendukung Netanyahu menilai situasi keamanan Israel saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu.

Mereka beralasan konflik yang terus berlangsung dan meningkatnya ancaman keamanan membuat pengamanan terhadap Netanyahu dan keluarganya perlu diperpanjang.

Salah satu sumber yang dikutip Yedioth Ahronoth menyebut Netanyahu dan istrinya berupaya memastikan keluarganya tetap mendapat perlindungan jika ia kalah dalam pemilu.

Pembahasan kini bukan lagi mengenai perlu atau tidaknya perlindungan, melainkan durasinya, termasuk apakah perpanjangan lima tahun harus diberikan secara otomatis.

>>> Prancis vs Inggris 10 Gol, Tapi Bukan Rekor Piala Dunia

Hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah Israel. Laporan Yedioth Ahronoth juga belum dikonfirmasi secara independen.