Kebijakan tersebut memicu kritik karena militer Israel mengaku masih kekurangan sedikitnya 12.000 personel di tengah konflik yang masih berlangsung.

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan terbuka yang menyebut legislasi tersebut "tidak masuk akal" dan tidak sesuai dengan kebutuhan militer.

Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan itu berpotensi mengikis kepercayaan prajurit yang menjalankan wajib militer.

>>> Dua Pegawai Forest Service AS Disandera Bersenjata Selama 15 Jam

Pernyataan Zamir memicu reaksi keras dari sekutu Netanyahu. Sejumlah anggota Partai Likud menyerukan pemecatannya, sementara Ketua Partai Shas Aryeh Deri menuduh Zamir telah "bermain politik."

Meski tetap disahkan, UU tersebut langsung menghadapi tantangan hukum.

Beberapa jam setelah pemungutan suara, partai-partai oposisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel, yang kemudian mengeluarkan perintah sementara untuk menangguhkan pemberlakuan aturan tersebut.

Legislasi Kontroversial Lainnya

Undang-Undang terkait wajib militer hanyalah satu bagian dari kompromi politik dalam koalisi. Pekan ini, parlemen juga mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah regulasi penyiaran.

Para pengkritik menilai aturan itu memperluas pengaruh pemerintah terhadap media dan mengancam kebebasan pers.

Selain itu, parlemen menyetujui perluasan program pendidikan tinggi yang memisahkan mahasiswa berdasarkan gender.

Kebijakan itu menuai kritik keras dari kalangan universitas dan kelompok perempuan karena dinilai mendiskriminasi perempuan, melemahkan prinsip kesetaraan, serta mengancam standar akademik.

Mitra koalisi lainnya juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong agenda masing-masing.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat senilai sekitar 2,4 miliar shekel atau sekitar US$790 juta.

Dana itu akan digunakan untuk membangun lingkungan permukiman baru dan akses jalan, sekaligus mengungkap keputusan sebelumnya yang melegalkan 34 pos permukiman baru.