Undang-Undang Perumahan Bipartisan Berlaku Tanpa Tanda Tangan Trump
Sebuah undang-undang perumahan bipartisan utama mulai berlaku pada tengah malam Sabtu tanpa tanda tangan Donald Trump, seperti dilaporkan The Guardian.
Presiden menolak menandatangani undang-undang tersebut karena Kongres belum menyetujui pembatasan pemungutan suara baru secara nasional.
Undang-undang yang dikenal sebagai 21st Century Road to Housing Act ini memperkenalkan perubahan signifikan dalam kebijakan federal bagi pembeli, penyewa, dan pengembang perumahan.
Kongres menyetujui RUU tersebut dengan margin besar bulan lalu setelah negosiasi ekstensif antara Demokrat dan Republik.
Trump menghubungkan RUU perumahan dengan Save America Act, yang mengusulkan pembatasan baru bagi pemilih dan pejabat pemilu negara bagian menjelang pemilu paruh waktu November.
Meskipun versi Save America Act disahkan DPR pada Februari, RUU itu menghadapi oposisi dari Senator Demokrat dan tidak memiliki suara untuk mengatasi filibuster.
Bulan lalu, Trump membatalkan upacara penandatanganan RUU perumahan, mencegah sekutu Republiknya menyoroti upaya mereka mengatasi keterjangkauan perumahan.
Presiden kemudian menyebut RUU perumahan sebagai "sangat membosankan" dan "tidak penting" dibandingkan dengan Save America Act.
Ketua DPR Mike Johnson mengirim RUU perumahan ke meja presiden pada 29 Juni, memicu hitungan mundur 10 hari sebelum otomatis menjadi undang-undang.
Dalam unggahan Jumat pagi di Truth Social, Trump menulis: "Saya tidak akan menandatangani RUU Perumahan, yang telah sepenuhnya disetujui Kongres dan dikirim ke Gedung Putih, sebagai PROTES atas kenyataan bahwa Senat AS tidak mampu mengesahkan THE SAVE AMERICA ACT."
Presiden tidak mengindikasikan akan memveto RUU perumahan, dan Gedung Putih menolak memberikan komentar lebih lanjut.
Demokrat mengkritik Trump karena menolak menandatangani RUU tersebut.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyatakan di X: "Partai Republik lebih suka mempersulit pemungutan suara daripada memudahkan memiliki rumah."
Senator Demokrat teratas Chuck Schumer juga mengomentari tindakan presiden: "Prioritasnya tidak bisa lebih jelas: biaya lebih tinggi bagi keluarga dan lebih banyak kekuasaan untuk dirinya sendiri."
Fokus Trump pada Save America Act meningkatkan kekhawatiran tentang persiapan pemerintahan untuk pemilu paruh waktu mendatang.
Pada Kamis, presiden memecat tiga komisaris terakhir dari badan federal independen yang membantu administrasi pemilu di seluruh negeri.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






