Purbaya Bantah Patriot Bond Danantara Jadi Celah Pencucian Uang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara bisa menjadi celah pencucian uang.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi surat Koalisi Sipil Danantara Monitor kepada Financial Action Task Force (FATF) yang meminta peninjauan Pasal 50A Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Purbaya menegaskan instrumen pembiayaan tersebut merupakan praktik yang juga diterapkan sejumlah negara lain. Ia mencontohkan Singapura yang memiliki peran penting di FATF.
"Salah satu pemain utama di FATF, ketua sebelumnya adalah Singapura.
Jadi mereka mempunyai peran yang kuat sekali di FATF," kata Purbaya usai pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan, Rabu (2/7).
Menurutnya, penerbitan Patriot Bond maupun Merah Putih Bond bukan kebijakan yang menyimpang atau dimaksudkan untuk memfasilitasi pencucian uang.
"Jadi ini bukan mencuci uang. Negara lain banyak melakukan ini lebih dahulu daripada kita.
Coba lihat yang saya bilang pemain utamanya tadi. Jadi ya tidak apa-apa, kita lihat saja seperti apa.
Jalani saja," ujarnya.
Purbaya justru menyoroti masih banyaknya dana hasil tindak pidana korupsi asal Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.
"Jadi begini, Anda tahu uang korupsi kita taruh di mana? Itu kira-kira jawabannya," katanya.
Saat ditanya kekhawatiran polemik tersebut dapat memengaruhi status Indonesia sebagai anggota FATF, Purbaya mengatakan persoalan itu berada dalam kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya tidak tahu, saya serahkan ke PPATK yang mengerti. Kalau saya, jalankan kebijakan presiden seperti itu," ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan setiap kebijakan pemerintah harus dilihat secara menyeluruh dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.
"Begini, dunia itu tidak hitam putih. Kita jangan sampai dirugikan terlalu banyak saja," kata Purbaya.
Sebelumnya, Koalisi Sipil Danantara Monitor mengirimkan surat kepada FATF yang meminta peninjauan implementasi Pasal 50A UU P2SK.
Koalisi menilai ketentuan tersebut berpotensi melemahkan upaya pencegahan pencucian uang dalam penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






