Niger Berlakukan KUHP Ketat dan Resmi Keluar dari ICC
Selain itu, individu menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun karena mengorganisir, menyaksikan, atau berpartisipasi dalam pernikahan gay, sementara organisasi yang terlibat menghadapi hukuman penjara yang sama dan denda hingga 500 juta franc CFA.
Ilmuwan politik dan aktivis pan-Afrika Larissa Kojoué membantah anggapan bahwa homoseksualitas adalah impor budaya eksternal ke kawasan itu.
"Pemimpin politik menggunakan ini untuk memajukan agenda politik mereka sendiri," kata Kojoué.
Kojoué mengkritik penggunaan nilai-nilai budaya domestik untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang bersifat undang-undang.
"Mereka mengklaim 'nilai-nilai Afrika', kedaulatan, dan budaya, sambil dengan senang hati merusak hak asasi manusia bagi orang-orang," ujarnya.
Ia mencatat kurangnya akuntabilitas sistemik terkait kekerasan yang ditujukan pada kelompok minoritas tertentu di seluruh benua.
"Tidak ada budaya yang mendorong kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, atau yang tidak menghukum pelaku kekerasan.
Tapi di benua [Afrika] Anda bisa melakukan apa pun yang Anda inginkan terhadap orang LGBTQ+ dan lolos begitu saja," kata Kojoué.
Organisasi hak asasi manusia internasional Front Line Defenders mengeluarkan tanggapan resmi yang mengecam langkah legislatif yang diterapkan oleh otoritas Niger.
Organisasi itu menyatakan "sangat prihatin" tentang perkembangan di Niger, dan menyerukan kepada pihak berwenang "untuk mencabut semua ketentuan yang mengkriminalisasi individu berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, serta individu yang mendukung dan membela mereka".
Secara bersamaan, ICC mengonfirmasi telah menerima "instrumen penarikan diri" resmi Niger pada 18 Juni, menyusul deklarasi bersama yang dibuat dengan Mali dan Burkina Faso pada September 2025.
Ketiga negara Sahel yang dipimpin militer sebelumnya mengecam pengadilan tersebut sebagai "instrumen penindasan neo-kolonialis" dan mengumumkan niat untuk membangun mekanisme perdamaian dan keadilan lokal.
Menurut ICC, Niger tetap terikat pada semua kewajiban statuta yang ada hingga penarikan diri resmi berlaku tepat satu tahun setelah tanggal pemberitahuan.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






