Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah menyiapkan langkah tegas terhadap Mahkamah Pidana Internasional.

Sanksi tersebut dilaporkan akan menargetkan seluruh entitas ICC secara kelembagaan alih-alih menyasar individu hakim atau jaksa.

Berdasarkan laporan media, kebijakan baru ini bakal melarang sebagian besar transaksi keuangan antara Amerika Serikat dengan pihak ICC.

Warga negara serta perusahaan di Amerika Serikat nantinya dilarang menyediakan dana, barang, atau jasa kepada lembaga tersebut tanpa izin.

Aturan itu memerlukan izin khusus dari Kantor Pengawasan Aset Asing Kementerian Keuangan Amerika Serikat agar transaksi bisa berjalan.

Apabila sanksi ini resmi berlaku, operasional pengadilan yang berkedudukan di Den Haag tersebut diprediksi bakal mengalami dampak yang sangat besar.

Kendala tersebut mencakup layanan teknologi, kebutuhan asuransi, perekrutan penyelidik, hingga pembayaran gaji karyawan yang merupakan warga AS.

Sebelum rencana ini muncul, Washington sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah jaksa dan hakim yang bertugas di ICC.

Ketegangan ini berakar dari ketidaksenangan Washington terhadap investigasi ICC yang menyasar tindakan militer Amerika Serikat di Afghanistan.

Gedung Putih kembali merasa terganggu ketika pengadilan internasional tersebut memburu sejumlah pejabat Israel serta sekutu dekat mereka.

Pengadilan internasional itu sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel pada akhir tahun 2024 lalu.

Baik Amerika Serikat maupun Israel bukanlah negara penandatangan Statuta Roma serta tidak tercatat sebagai anggota resmi ICC.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa lembaga tersebut tidak memiliki yurisdiksi hukum terhadap warga negara Amerika maupun pihak lain.

ICC didirikan pada tahun 2002 silam oleh komunitas internasional untuk mengadili kasus kejahatan perang, genosida, dan kemanusiaan.