Sebuah kelompok hak asasi manusia bernama Taxpayer Alliance Against Genocide mendesak Mahkamah Pidana Internasional untuk menerbitkan surat perintah penangkapan.

Permintaan tersebut menargetkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Kelompok tersebut menilai para pejabat senior itu terbukti terlibat dalam kejahatan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Dalam pengajuan resmi kepada ICC, mereka meminta penyelidikan atas tuduhan membantu dan mendukung genosida.

Mereka juga menyertakan surat pernyataan di bawah sumpah dari para dokter yang bekerja di Gaza.

Selain itu, terdapat dokumen pendukung mengenai dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik AS untuk Israel.

Francesca Albanese selaku pelapor khusus PBB untuk Palestina menyatakan hukum internasional tetap menjadi instrumen damai.

Namun, pengajuan kepada pihak mahkamah tidak bisa langsung membuka penyelidikan dan pengeluaran surat perintah penangkapan.

Jaksa ICC harus melakukan penilaian kasus terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Amerika Serikat sendiri bukan merupakan penandatangan Statuta Roma ataupun anggota resmi dari ICC.

Pemerintahan Trump menentang keras yurisdiksi pengadilan tersebut serta menjatuhkan sanksi kepada para hakim.

Sebelumnya, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.