>>> Laporan Korupsi di BUMN Bakal Terhubung Langsung ke KPK

Ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki kapasitas untuk membangun teknologi strategis yang berdaulat," tambahnya.

Ia menilai integrasi data antarkementerian dan lembaga juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Dengan sistem yang saling terhubung, proses perizinan usaha dinilai akan berlangsung lebih cepat, meningkatkan kepastian investasi, menekan biaya administrasi, serta memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang menjadikan data sebagai aset strategis negara merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat reformasi birokrasi.

"Apabila seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah terhubung dalam satu infrastruktur digital nasional dengan pengelolaan data negara yang terintegrasi, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat secara signifikan.

Kita akan memiliki pemerintahan yang lebih cepat, lebih presisi, lebih transparan, dan mampu memberikan layanan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," jelas Teguh.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan transformasi digital pemerintahan bukan sekadar membangun aplikasi baru, tetapi melakukan reformasi proses bisnis agar birokrasi lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga mengintegrasikan layanan Government-to-Government (G2G), Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Business (G2B), dan Government-to-Employee (G2E) dalam satu ekosistem digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, efisien, hemat anggaran, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat.

Transformasi digital pemerintahan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan kepada dunia usaha.

>>> INDEF Ingatkan Efek Domino B50 ke APBN dan Minyak Goreng

Melalui integrasi data dan interoperabilitas antarinstansi, pemerintah menargetkan layanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.