Lebanon kembali menekan Israel untuk mematuhi hasil nota kesepahaman (MoU) damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Salah satu poin utama yang disorot adalah kewajiban penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

>>> Airbus U145: Helikopter Otonom Tanpa Kokpit Sukses Terbang Perdana

Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sepakat membentuk unit pengendalian konflik.

Unit ini akan memantau pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani pada 18 Juni lalu.

Menurut Ghalibaf, pembentukan unit tersebut dipicu oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak lain selama negosiasi dengan Amerika Serikat di Swiss.

Ia menegaskan bahwa penghentian perang, pemulangan pengungsi, dan penarikan penuh pasukan dari wilayah pendudukan adalah bagian penting dari poin pertama MoU.

Nabih Berri menyatakan bahwa Israel berupaya mengabaikan kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon sebagaimana diatur dalam MoU.

>>> Distributor Studio Ghibli di Inggris, Elysian, Berhenti Beroperasi

Ia juga menyebut kerangka kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan Lebanon sebagai bentuk "konspirasi dan adu domba" jika tidak disertai penghormatan terhadap isi perjanjian.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kerangka kesepakatan untuk perdamaian dan keamanan jangka panjang.

Namun, Israel masih melanjutkan aktivitas militer di Lebanon selatan.

Di sisi lain, Israel melaporkan seorang perwira militer tewas dan seorang prajurit terluka akibat serangan Hizbullah di Lebanon Selatan.

>>> Rekomendasi Manga LGBTQIA+ untuk Pride Month Juni 2026

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa implementasi perjanjian damai masih menghadapi tantangan di lapangan.