Opioid Medis Sulit Diakses di Indonesia, Ketakutan Penyalahgunaan Jadi Hambatan
Setiap tahun, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan narkotika kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB). Besaran pasokan sebenarnya tidak dibatasi, tetapi kuota impor tergantung pada laporan kebutuhan yang disetujui INCB.
Kementerian Kesehatan enggan mengajukan estimasi lebih besar karena mengklaim penggunaan opioid masih rendah. Namun, penelitian tahun 2026 menunjukkan rendahnya penggunaan justru dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan obat.
Di tingkat rumah sakit, kekosongan stok opioid sering terjadi. Waktu tunggu pemesanan panjang dan kewajiban pembayaran tunai saat barang diterima menjadi kendala.
Banyak apotek juga memilih tidak menyediakan opioid medis karena beban pelaporan berat dan keuntungan tipis. Akibatnya, pasien kesulitan menebus resep.
Tim peneliti dari berbagai universitas di Indonesia dan Australia menggelar lokakarya di Jakarta pada Juni 2026.
Mereka memaparkan hasil riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan opioid medis di Indonesia.
Pejabat pemerintah yang hadir menyambut baik laporan tersebut dan sepakat situasinya memprihatinkan. Namun, perwakilan BPOM, Kemenkes, BNN, dan lembaga lain khawatir mempermudah akses opioid justru meningkatkan penyalahgunaan.
Kekhawatiran ini tampaknya merujuk pada krisis opioid di Amerika Serikat. Padahal, kondisi di Indonesia berbeda, tanpa pemasaran agresif perusahaan farmasi atau penggunaan opioid untuk nyeri kronis nonkanker.
Riset tidak menemukan bukti tenaga kesehatan membocorkan opioid medis. Dari 64 tenaga kesehatan yang diwawancarai, mereka memahami batasan regulasi, klinis, dan etika penggunaan opioid.
Penelusuran dokumen pengadilan juga tidak menemukan satu pun kasus pidana tenaga kesehatan yang meresepkan opioid medis di luar regulasi.
Sistem pengawasan yang ketat dinilai efektif menekan kebocoran.
Para peneliti menegaskan bahwa kebocoran obat ke jalur ilegal adalah ranah penegakan hukum, sedangkan akses terhadap opioid medis adalah hak warga atas kesehatan.
Pemerintah seharusnya mengedepankan kebutuhan pasien.
Pembahasan tentang penggolongan obat dan terapi alternatif harus berpijak pada riset ilmiah, bukan ketakutan atas skenario terburuk. Pasien dan dokter berhak mendapatkan ketersediaan opioid medis untuk perawatan terbaik.
Update Terbaru
Terungkap Motif Versi Terduga di Balik Tewasnya Janda Probolinggo, Berawal dari Ejekan Wes Elek
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Leonid, Hujan Meteor Tercepat Tahun Ini, Puncaknya 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 12:05 WIB
Ariana Grande Terharu Raih Empat Nominasi Grammy Awards 2027
Rabu / 18-11-2026, 12:02 WIB
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB






