Menurutnya, materi kemiliteran seperti latihan menembak dan baris-berbaris sebaiknya dikurangi dan diganti dengan pelatihan manajemen koperasi.

Amnesty International Indonesia juga melayangkan kritik.

in1

Direktur Eksekutif Usman Hamid mempertanyakan militerisme dalam pelatihan dan transparansi pemerintah yang baru mengungkap kabar duka beberapa hari setelah korban wafat.

"Patut disayangkan warga harus meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal," ujar Usman.

Ia mendesak kegiatan program tersebut dihentikan dan menilai pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sejak awal keliru.

Menurutnya, yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha dan komunikasi dialogis, bukan pelatihan militer berbasis kekuatan fisik.

>>> Hasil Piala Dunia 2026: Neymar Main, Vinicius Bawa Brasil Menang Telak

Usman menambahkan bahwa dominasi militer di ruang sipil tidak pernah menjadi solusi perbaikan kinerja pemerintah, dan mengingatkan risiko bangkitnya kembali dwifungsi era Orde Baru.