Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Masalah PLTU dan Pasokan Batu Bara
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa mendapat sorotan dari kalangan akademisi.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kendala teknis pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) utama dan tersendatnya distribusi batu bara menjadi penyebab utama.
Menurut Fahmy, kelangkaan alokasi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang dialami PT PLN merupakan masalah klasik yang terus berulang.
Padahal, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/2018 telah menetapkan batas minimal kuota DMO sebesar 20 persen dari total produksi dengan harga khusus US$ 70 per metrik ton.
Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut kerap diabaikan oleh perusahaan tambang. "Pada saat harga batu bara dunia tinggi, pengusaha cenderung mendahulukan ekspor ketimbang memasok ke PLN.
Dampaknya, PLN mengalami kekurangan pasokan yang berujung pada pemadaman bergilir," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Mendesak Pembenahan Tata Kelola dan Pengawasan Ketat
Fahmy mendorong PLN untuk segera merestrukturisasi manajemen rantai pasok energi primer. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan mesin PLTU secara periodik harus ditingkatkan untuk mencegah gangguan teknis.
Di sisi lain, pemerintah diminta membangun sistem pemantauan yang ketat guna memastikan volume dan ketepatan waktu pengiriman pasokan dari perusahaan tambang ke PLN.
Fahmy juga meminta Kementerian ESDM memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan DMO.
"Pemerintah harus memberikan sanksi berupa denda, larangan ekspor, hingga pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban DMO," tegas Fahmy.
Ia menekankan pentingnya efek jera agar krisis pasokan tidak terulang.
Jika penanganan krisis energi primer ini berlarut-larut, reputasi PLN di mata masyarakat dikhawatirkan akan merosot.
Fahmy bahkan menyindir, "Kalau pemadaman listrik bergilir tidak dapat segera diatasi, konsumen akan mengubah singkatan PLN menjadi Perusahaan Lilin Negara."
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






