Pemerintah Kaji Penyesuaian Harga DPO Batu Bara Domestik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penyesuaian harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic price obligation (DPO).
Langkah ini dipertimbangkan demi menjaga keberlanjutan pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).
Harga DPO yang dipatok sebesar 70 dollar AS per ton sejak 2019 dilaporkan mulai memicu tantangan bagi para produsen.
Tekanan ini sangat dirasakan pada penyediaan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang menjadi pasokan utama pembangkit PLN.
Kenaikan biaya produksi komoditas ini dipicu oleh meningkatnya stripping ratio (SR), yaitu volume tanah penutup yang wajib dipindahkan untuk mengeruk satu ton batu bara.
Evaluasi mendalam sedang dilakukan pemerintah untuk mengukur dampak positif dan negatif dari perubahan regulasi harga tersebut.
Insentif bagi Produsen dan Dampak pada PLN
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa untuk batu bara medium, SR sudah mencapai 8-12 persen sehingga biaya produksi tinggi.
"Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah," ujarnya.
Pemerintah berupaya memberikan insentif yang adil bagi para produsen agar tetap menyuplai pasar domestik.
Di sisi lain, otoritas terkait juga mengantisipasi pembengkakan biaya operasional yang berpotensi membebani keuangan PLN selaku penyedia listrik negara.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata Bahlil.
Penurunan kualitas cadangan batu bara nasional membuat pasokan kalori menengah saat ini tidak semudah periode sebelumnya.
Sebagai solusi, Kementerian ESDM berencana membentuk tim khusus guna memperkuat koordinasi pengadaan batu bara antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha pertambangan.
Hingga saat ini, PLN mendapatkan subsidi, kompensasi listrik, serta pasokan hulu murah berupa batu bara DPO dan gas melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).
Penambahan beban biaya operasional pada sistem PLN dipastikan akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas anggaran negara. "Kalau cost lebih, itu nanti PLN mendapatkan 7 persen dari OPEX.
Jadi semakin tinggi OPEX-nya, itu semakin membebani keuangan negara," pungkas Bahlil.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB






