Badan Pusat Statistik (BPS) RI menerjunkan 4.082 petugas untuk pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

>>> Takefusa Kubo Cedera Lutut Kiri, Jepang Khawatir di Piala Dunia 2026

Secara nasional, BPS mengerahkan lebih dari 251.000 petugas.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut DIY istimewa karena indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yogyakarta, Kamis. Menurut Sonny, Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pendidikan yang berperan besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi.

Pendidikan termasuk dalam aktivitas ekonomi. Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat diketahui kontribusi pendidikan bagi ekonomi DIY.

Berdasarkan catatan sementara, terdapat 606.000 pelaku usaha di DIY. Sebanyak 596.000 di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sonny menjelaskan, petugas sensus tidak hanya mendatangi pelaku usaha yang terdaftar, tetapi juga rumah-rumah untuk seluruh aktivitas ekonomi.

>>> Amazing Toy Show Jakarta 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Empat Zona Tematik

Hal ini memungkinkan ditemukannya usaha-usaha baru.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menyediakan data dasar terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.

Data tersebut akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

DIY yang bertumpu pada jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM memerlukan potret utuh dinamika dunia usaha.

Paku Alam X berharap masyarakat DIY mendukung dan berpartisipasi aktif demi data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Setiap data yang disampaikan akan menjadi pijakan kebijakan pembangunan masa depan.

Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas BPS dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

>>> Avrist Assurance Perkuat Distribusi Digital Lewat Kolaborasi Ekosistem

Data ini akan menjadi dasar merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, dan memperluas kesempatan kerja.