Wamen PKP: Penataan Kawasan Kumuh Ubah Masa Depan Desa Pesisir
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir.
Hal ini disampaikannya saat meresmikan hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) di Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Fahri menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan. Program ini juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Ini adalah tanda bahwa kawasan pesisir kita mulai bangkit dan siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Fahri dalam pernyataannya di Dompu, Selasa.
Pada 15 Juni 2026, Fahri meresmikan hasil DAK PPKT Kawasan Dorokarama II Segmen I Tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
Kawasan tersebut berhasil ditata berkat dukungan kebijakan dan program pembangunan yang tepat.
"Banyak talenta di pelosok desa yang memiliki kemampuan mendesain dan mentransformasi kawasan kumuh menjadi lebih baik. Mereka adalah arsitek-arsitek bertalenta yang dimiliki daerah," ucap Fahri.
Pembangunan Fisik dan Manusia Beriringan
Selain infrastruktur permukiman, Fahri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Hal ini agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam program pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Soro.
Ia menilai program tersebut menghadirkan perubahan nyata melalui lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak huni.
Kawasan Dorokarama II memiliki luas sekitar 8,7 hektare.
Dari luasan tersebut, penanganan melalui DAK PPKT baru mencakup 2,28 hektare, sehingga masih ada kawasan yang memerlukan intervensi lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut. Hal ini guna menyelesaikan penanganan kawasan kumuh yang tersisa secara bertahap dan berkelanjutan.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






