>>> Saham SpaceX Melonjak 7,7% dalam Perdagangan Prapasar Senin

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal program perumahan yang berdampak langsung pada hajat hidup rakyat.

Tito menyoroti kondisi permukiman di perkotaan padat yang masih memerlukan perhatian khusus, seperti di Tambora.

"Kita bisa berkunjung ke Tambora, salah satu daerah terpadat di Indonesia dan juga banyak perumahan yang tidak layak, kumuh," ujar Tito.

Ia memastikan aparatur pemerintah terus memantau situasi secara langsung untuk memastikan ketepatan sasaran program.

"Semua kita bergerak seperti ini langsung door to door, langsung ke lapangan, menyentuh langsung rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi di belakang meja," kata Tito.

Kemendagri mengoordinasikan pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi pendukung, termasuk opsi insentif pembebasan BPHTB bagi segmen tertentu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai inisiatif ini sebagai kebijakan strategis untuk pemerataan kesejahteraan.

"Ini program yang sangat luar biasa, program pro rakyat dan pro pemerataan," ujar Amalia.

Data BPS menunjukkan sekitar 824 ribu rumah tangga di DKI Jakarta tinggal di hunian tidak layak, dengan Jakarta Barat mendominasi sebanyak 292 ribu rumah tangga.

Oleh karena itu, penyediaan data yang valid menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas kebijakan di lapangan.

>>> Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Asian Games 2026 Mobile Legends

"Data statistik yang berkualitas sekaligus bermakna dan berdampak akan mendukung kebijakan yang tepat sasaran," tandas Amalia.