Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.032,8 triliun untuk periode hingga 2029.

Target tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin (15/6/2026).

>>> Dokter Boyke Ungkap Cara Hadapi Menopause dan Andropause

Langkah ini dicanangkan untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Target pertumbuhan (ekonomi) mencapai 8 persen, dan ini adalah target yang diberikan sehingga dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 sampai 2029 adalah Rp 13.032,8 triliun," ujar Rosan.

Lonjakan target tersebut mencatatkan kenaikan sekitar 143 persen jika dibandingkan dengan akumulasi realisasi investasi selama sepuluh tahun terakhir.

"Memang peningkatannya cukup signifikan.

Namun strategi investasi kami tidak hanya mengejar besaran nominal, tetapi juga memastikan investasi yang masuk merupakan investasi yang berkualitas," kata Rosan.

Capaian Kuartal I-2026

Kementerian Investasi mencatatkan realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun pada kuartal I-2026, atau mencapai 24,4 persen dari target tahunan.

>>> Kylian Mbappe Berjanji Tingkatkan Kontribusi Bertahan di Piala Dunia 2026

Angka ini tumbuh 7,2 persen secara tahunan di tengah turbulensi geopolitik global.

Aktivitas penanaman modal ini diklaim berhasil menyerap langsung sekitar 700.000 tenaga kerja, meningkat 18,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang tercipta dari aktivitas pendukung investasi," jelas Rosan.

Komposisi pendanaan berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp248,8 triliun atau 49,9 persen, dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp250 triliun atau 50,1 persen.

Distribusi investasi menunjukkan keseimbangan antara Pulau Jawa dengan porsi Rp251,3 triliun (50,4 persen) yang bertumpu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

>>> Menteri PU Alihkan Anggaran Asrama IPTC untuk Gedung Edukasi dan GOR

Wilayah luar Jawa menguasai 49,6 persen sisanya dengan motor penggerak Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.