Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan sepenuhnya milik masyarakat setempat.

Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (13/6/2026) untuk merespons kritik dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, seperti dilansir dari BloombergTechnoz.

>>> Cara Mudah Mencairkan Saldo TikTok ke DANA, GoPay, dan Rekening Bank

Menurut Amran, proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah berupaya menciptakan pusat produksi baru untuk komoditas lokal seperti padi, sagu, dan ubi guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 3,5 juta hingga 4 juta jiwa per tahun.

"Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana?

Kelaparan tidak?" ujar Amran dalam siaran pers.

Ia juga membantah narasi yang menyebut masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

>>> Endress+Hauser Indonesia Gelar Education Forum 2026 untuk Perkuat Vokasi Ganda

"40 ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta.

Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya," tegasnya.

Amran menjelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan berupa alat mesin pertanian, benih unggul, pembangunan irigasi, dan pendampingan budidaya.

Dukungan ini diklaim mampu meningkatkan produktivitas lahan dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare dengan frekuensi tanam hingga tiga kali setahun.

>>> Carlo Ancelotti Waspadai Maroko Jelang Debut Piala Dunia Bersama Brasil

Pernyataan Mentan ini dikeluarkan untuk menjawab polemik dari film dokumenter Pesta Babi karya Dhandy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perampasan tanah adat dan krisis ekologis akibat dampak negatif PSN bagi warga lokal.