Pemerintah Indonesia mempercepat implementasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk menekan angka penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Langkah ini diambil setelah evaluasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa angka penyaluran bansos salah sasaran menembus di atas 40 persen.

>>> LPDP Tegaskan LoA Bukan Syarat Wajib untuk Daftar Beasiswa

Data ketidaktepatan sasaran mencakup 45 persen untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, serta 43,17 persen untuk bantuan pendidikan.

Subsidi gas elpiji 3 kilogram mencatat kesalahan sasaran sebesar 60,57 persen dan subsidi listrik sebesar 58,6 persen.

Masalah integrasi data yang terpisah-pisah mendorong Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembenahan data total sebelum bantuan digulirkan.

"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidaktepat sasarannya bansos di atas 40%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico.

Pemerintah kini membangun sistem Perlinsos Digital yang terintegrasi di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) terbaru untuk memverifikasi kelayakan warga secara langsung.

"Sebelumnya kan [data] terpisah-pisah. Sekarang data dilelebur," katanya.

Peran Komdigi dalam Digitalisasi Data

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut berperan penting dengan menyediakan platform integrasi data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

"Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu.

Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya," ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

>>> Bank Mandiri Salurkan KUR 2026 hingga Rp500 Juta untuk UMKM

Infrastruktur teknologi yang disiapkan Komdigi berfungsi memangkas birokrasi penataan data agar akses verifikasi lebih efisien.