Pemerintah Australia mulai mengkhawatirkan risiko keamanan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk.

Kekhawatiran ini mencuat di tengah rencana penawaran saham perdana (IPO) SpaceX pada 12 Juni 2026, seperti dikutip dari Bloomberg.

>>> Mekkah: Kota Suci dengan Sejarah Panjang dan Peran Spiritual bagi Umat Islam

Dokumen resmi pemerintah melalui mekanisme Freedom of Information (FOI) memperlihatkan kecemasan para pejabat terhadap meluasnya penggunaan Starlink.

Layanan ini telah jamak digunakan oleh masyarakat, operator telekomunikasi, hingga lembaga negara setempat.

Kekhawatiran utama muncul karena infrastruktur telekomunikasi tersebut dimiliki oleh entitas asing. Alhasil, kendali penuh operasional berada di luar kendali hukum otoritas Australia.

Sekitar 200.000 warga Australia tercatat telah mengaktifkan layanan Starlink pada 2025.

Jumlah pengguna diproyeksikan terus melonjak setelah operator besar seperti Telstra dan Optus bekerja sama dengan SpaceX untuk menyediakan koneksi seluler di area blank spot.

Departemen Dalam Negeri Australia menilai sifat operasional Starlink yang berbasis di luar negeri membawa risiko stabilitas layanan.

Pemerintah setempat merasa tidak memiliki kontrol langsung atas jaringan satelit yang mengorbit di ruang angkasa tersebut.

Australian Signals Directorate (ASD) turut mengamini adanya risiko pertahanan nasional dari dominasi asing ini.

Lembaga intelijen siber tersebut menyatakan bahwa korporasi swasta pemegang hak satelit memegang kendali yang terlalu masif.

“Pengaruh ini dapat melampaui kapasitas regulasi masing-masing negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan dan perlindungan kepentingan nasional,” tulis ASD.

Ketergantungan administrasi publik terhadap teknologi Elon Musk ini terpantau terus menebal.

Pemerintah federal Australia dilaporkan telah mengucurkan dana sedikitnya 7,13 juta dolar Australia untuk belasan kontrak pengadaan Starlink.