Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh angka Rp18.000.

Aliansi mahasiswa tersebut mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan tajuk "Reformasi Jilid II" jika kondisi perekonomian nasional tidak kunjung membaik dalam batas waktu yang ditentukan.

>>> Daftar Harga Mobil LCGC Terbaru Juni 2026, Mulai Rp 140 Jutaan

Respons Kapolri dan Kepala BIN

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar mahasiswa tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi di hadapan publik.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Kapolri menyatakan komitmennya untuk mengawal jalannya aksi tersebut agar situasi di lapangan tetap kondusif.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu menjaga situasi nasional.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Kepala BIN berharap tidak ada kejadian yang merugikan kepentingan bersama dalam dinamika penyampaian pendapat tersebut.

Tanggapan Pemerintah

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menerima tuntutan tersebut sebagai masukan untuk evaluasi kerja.

"Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo Hadi.

>>> Asing Borong Saham BBCA Rp 387,9 Miliar saat IHSG Melemah

Mensesneg menambahkan bahwa proses pemulihan sektor ekonomi bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara instan dalam tenggat waktu tertentu.

"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan.