Pemerintah Revisi UU UMKM untuk Perkuat Perlindungan dan Daya Saing
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diumumkan pada Rabu (10/6/2026).
Langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan, pemberdayaan, serta daya saing pelaku usaha nasional.
Regulasi baru dirancang untuk merespons transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa perbaikan mencakup pengelolaan satu data, tata kelola platform perdagangan digital, kemitraan rantai pasok, perlindungan dari produk impor murah, hingga sistem pembiayaan modern.
Penataan ini diperkuat lewat penerbitan Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2026 tentang Klasifikasi UMKM agar program bantuan lebih tepat sasaran.
Kementerian UMKM juga menyusun aturan mengenai izin wilayah pertambangan bagi pelaku usaha kecil dan perlindungan e-commerce yang akan diintegrasikan melalui sistem layanan SAPA UMKM.
Perlunya Sanksi dan Integrasi Kebijakan
Maman menilai UU UMKM yang ada saat ini belum mengatur sanksi yang mengikat.
Ke depan, diperlukan instrumen yang mampu memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM.
Pemerintah menilai pembaruan hukum sangat mendesak karena aturan lama, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008, dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi digital.
Seluruh kebijakan akan diimplementasikan kepada pengusaha UMKM yang telah melakukan onboarding melalui sistem SAPA UMKM.
Di samping pembenahan regulasi, pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 295 triliun untuk tahun 2026.
Alokasi ini difokuskan 65 persen pada sektor produksi dan ditargetkan menjaring 1.372.311 debitur baru serta mengantarkan 1.105.793 pelaku usaha naik kelas.
Sebagai perbandingan, realisasi KUR sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp 270 triliun yang disalurkan kepada 4,58 juta debitur.
Maman menambahkan bahwa regulasi pendukung UMKM saat ini masih terfragmentasi di berbagai aturan pusat dan daerah, sehingga memicu ketidaksinkronan pembinaan.
Revisi UU UMKM diharapkan mampu menyatukan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh tingkatan pemerintahan.
Perubahan menyeluruh ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif dan terintegrasi.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






