Kenaikan Suku Bunga BI Tekan Properti Non-Subsidi
Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6/2026).
Kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur dan berpotensi memicu lonjakan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) komersial.
Sebelumnya, pada 19–20 Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen.
Rentetan kenaikan dalam waktu singkat ini dinilai bakal memperlambat serapan pasar properti kelas menengah.
Dampak pada Properti Non-Subsidi
Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai kebijakan ini mencerminkan keseriusan otoritas dalam mengintervensi ekonomi dan pelemahan rupiah.
Namun, keputusan tersebut membawa konsekuensi langsung bagi pelaku usaha properti komersial.
"Tapi imbasnya, tentu membuat sektor properti non-subsidi suffer. Minat konsumen membeli properti juga cenderung wait and see," kata Bambang.
Segmen hunian dengan harga Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar diidentifikasi sebagai yang paling rentan karena perbankan akan segera menyesuaikan tarif bunga KPR komersial.
Para pengembang dituntut melakukan penyesuaian strategi penjualan untuk menjaga perputaran dana investasi.
"Kalaupun ada pertumbuhan, lebih moderat. Mungkin akan sangat minim, asalkan tidak negatif saja," sambung Bambang.
Proyeksi kenaikan suku bunga di masa depan memaksa perbankan meningkatkan imbal hasil demi menjaring dana pihak ketiga.
Kondisi perbankan yang semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan berpotensi menahan minat investor domestik maupun asing.
"Dengan begitu, investor pun akan wait and see," terang Bambang.
Harapan Insentif PPN DTP
Meskipun program penyediaan 3 juta rumah dari pemerintah memberikan sentimen positif, dampaknya diperkirakan belum mampu mendongkrak industri secara masif.
REI mendorong perluasan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang saat ini masih terbatas pada bangunan siap huni.
"Kami berharap dikasih kesempatan untuk developer-developer terpilih agar bisa mendapatkan PPN DTP, misalnya dengan seleksi developer yang sudah punya track record baik," ujar Bambang.
Pemberian fasilitas insentif bagi pengembang dengan rekam jejak baik diharapkan mampu memperluas opsi bagi konsumen.
Langkah ini ditargetkan agar stimulus fiskal dapat menyentuh produk properti yang lebih bervariasi, tidak hanya terpaku pada rumah ready stock.
Update Terbaru
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB






