Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras selama tiga bulan ke depan.

Perpanjangan berlaku mulai Juli hingga September 2026.

>>> Pemprov DKI Jakarta Jajaki Investasi Transportasi dari Jepang

Program ini menyasar 33,24 juta penerima manfaat yang masing-masing mendapat alokasi 10 kilogram beras per bulan.

Kebijakan tersebut digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi tekanan ekonomi dan lonjakan harga pangan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menilai intervensi ini tepat sebagai langkah jangka pendek.

"Pemberian bansos ini efektif sebagai short-term stabilizer saja. Ini langsung ke sasaran vulnerable groups," ujar Eliza.

Ia menambahkan, di tengah pelemahan daya beli, bantuan ini memastikan akses pemenuhan kalori pokok bagi kelompok desil bawah.

Cadangan Beras Pemerintah Aman

Kondisi Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini sangat aman untuk mendukung keberlanjutan penyaluran bantuan.

Hingga Mei 2026, volume stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,3 juta ton, melampaui target 4 juta ton.

>>> DJP Temukan 93.260 Wajib Pajak Salah Gunakan PPh Final UMKM

Selain memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin, perpanjangan program ini diyakini mampu menyokong konsumsi domestik dan meredam inflasi pangan.

"Perpanjangan bantuan beras selama tiga bulan dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga kelompok bawah sekaligus memberikan multiplier effect sederhana terhadap perekonomian," kata Eliza.

Kendati demikian, Eliza mencatat bahwa skema bantuan sosial pangan ini hanya bersifat temporer dan belum menyelesaikan akar masalah pelemahan daya beli.

"Bansos ini cukup efektif meredam gejolak, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya," ujar Eliza.

Tekanan terhadap kapasitas belanja masyarakat dipicu oleh lonjakan biaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan riil.

Situasi diperberat oleh risiko pemutusan hubungan kerja akibat ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pemulihan daya beli yang berkelanjutan memerlukan solusi fundamental, termasuk penciptaan lapangan kerja sektor formal, upah layak, dan penguatan perlindungan sosial.

>>> Sikap Orang Cerdas yang Sering Dianggap Menyebalkan Menurut Pakar

"Ketahanan ekonomi masyarakat tidak bisa terus bergantung pada bantuan jangka pendek. Perlu ada perbaikan dari sisi kesempatan kerja, pendapatan, dan jaminan sosial," kata Eliza.