Langkah evaluasi tarif ini diambil lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta harus menanggung beban subsidi operasional yang cukup besar, termasuk pemeliharaan fasilitas halte di area luar Jakarta.

Tercatat nilai subsidi untuk sektor Transjabodetabek sepanjang tahun 2026 telah menembus angka Rp401.087.058.387, dengan rata-rata alokasi subsidi per pelanggan mencapai Rp12.258.

Di sisi lain, Pemprov DKI berkomitmen mengimbangi penyesuaian biaya ini dengan langkah peningkatan mutu operasional serta pengadaan unit armada baru secara berkala.

Berdasarkan data terkini, tingkat jangkauan serta konektivitas transportasi publik di wilayah Jakarta sebenarnya sudah sangat optimal dengan persentase mencapai 93 persen.

Namun, angka serapan atau jumlah masyarakat yang secara aktif memanfaatkan seluruh fasilitas transportasi massal tersebut tercatat masih berada di bawah angka 30 persen.

Pemerintah daerah meyakini animo warga untuk berpindah ke angkutan umum tetap berpotensi tumbuh, dipicu oleh adanya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini.

>>> Seskab Teddy Paparkan Capaian Tiga Program Utama Kesehatan Nasional

Langkah optimalisasi ini juga didukung oleh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang telah membebaskan biaya perjalanan bagi 15 kategori masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.