Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dalam penyusunan RAPBN 2027.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

>>> Gejala Serangan Jantung pada Perempuan Sering Tak Khas, Ini Kata Dokter

Menurut Said, langkah tersebut penting untuk menjaga konsistensi kebijakan di tengah tekanan ekonomi nasional.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Said menegaskan stabilitas pasar keuangan domestik saat ini menghadapi tantangan nyata.

Hal itu terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," ujar Said.

>>> Roberto Martinez Tolak Label Favorit Timnas Portugal di Piala Dunia

Pemerintah juga diminta fokus menyiapkan respons kebijakan yang tepat guna, bukan menyalahkan faktor eksternal.

Target defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB diapresiasi karena dapat meningkatkan keyakinan investor.

Tantangan lain yang membayangi 2027 adalah beban jatuh tempo utang dan kebutuhan pembiayaan baru dengan proyeksi yield SBN 6,5% hingga 7,3%.

Investor disebut akan mencermati stabilitas kurs, cadangan devisa, kondisi fiskal, dan risiko politik.

Mitigasi dini juga disuarakan terkait peringatan BMKG tentang potensi El Nino ekstrem yang mengancam kedaulatan pangan dan ketahanan air.

>>> OJK Minta Pasar Rasional Tanggapi Seruan Jual Saham Indonesia

Pemerintah didorong memperkuat ketahanan energi, mempercepat reformasi subsidi, memperluas akses pendidikan tinggi, dan memacu hilirisasi untuk mengoptimalkan bonus demografi.