Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah mengambil langkah konkret guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar keuangan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Selasa (9/6).

>>> DPR: Pertemuan Chatib Basri dan Prabowo Bahas Strategi Ekonomi

Menurut Said, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi perhatian serius.

Ia menekankan pentingnya pemerintah membuka diri terhadap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi kebijakan ekonomi.

"Ihwal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka diri terhadap kritik dan masukan, karena itu sebagai cermin untuk kita sendiri," ujar Said dalam keterangannya.

Langkah Memulihkan Kepercayaan Pasar

Said menyebutkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan dan mengurangi ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim usaha.

Ia menilai pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur. Dialog dengan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat sebelum mengambil keputusan strategis.

"Ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha," katanya.

Kedua, pemerintah perlu mempertahankan kesehatan fiskal. Said mengapresiasi usulan target defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB.

Menurut dia, target tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar jika diikuti realisasi defisit yang terkendali.

Ia berharap realisasi defisit APBN tahun ini lebih rendah dari target sehingga memperkuat persepsi positif investor.

>>> Telkom Setujui Buyback Saham Rp4 Triliun dan Ganti Komisaris

Ketiga, Said menyoroti pentingnya reformasi tata kelola program prioritas pemerintah.

Program strategis perlu didukung kapasitas pelaksana yang memadai, bebas konflik kepentingan, rantai pasok kuat, serta fokus pada kelompok sasaran dan wilayah prioritas.