>>> Studi Ungkap Alasan Orang Cerdas Lebih Suka Menyendiri

Situasi tersebut memicu sikap menahan diri di kalangan konsumen untuk membeli barang elektronik atau kendaraan, sementara kelompok masyarakat bawah relatif tidak terdampak langsung pada akses kredit komersial karena adanya perlindungan jaminan pemerintah.

"Jadi ya mereka akan wait and see untuk konsumsi barang-barang yang katakanlah pinjamannya cukup tinggi termasuk KPR, motor, alat elektronik.

Kelas bawah juga tertekan, cuma bawah ini kan ada bantalan subsidi, dan mereka nggak banyak dapat pinjaman karena tidak sebagai kelompok yang eligible," terang Tauhid.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal yang menilai bahwa kebijakan stabilisasi mata uang Garuda ini membawa efek samping berupa kenaikan beban operasional kredit komersial perbankan.

"Jadi biasanya behavior-nya itu kalau BI rate itu naik, yang naik duluan adalah kenaikan di suku bunga kredit di perbankan.

Maksudnya ini respons daripada perbankan komersialnya dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan," ucapnya.

Faisal menambahkan bahwa sektor KPR akan otomatis menyesuaikan tingkat suku bunga baru, meskipun durasi dan besaran penyesuaian dari masing-masing bank penyedia layanan bervariasi.

"Nah KPR pada dasarnya ya juga in general menurut saya akan mengikuti otomatis. Jadi itu akan naik sebagai respons.

Walaupun biasanya juga untuk masing-masing bank mungkin reaksinya berbeda-beda," sambung Faisal.

Oleh karena itu, kemampuan adaptasi bank dalam menetapkan margin keuntungan menjadi krusial mengingat daya serap segmen konsumen menengah ke bawah sangat rentan terhadap fluktuasi bunga cicilan.

"Kalau selaku konsumennya, kalau sasaran konsumennya itu menengah ke bawah, nah itu biasanya memang agak susah untuk bisa menyerap kenaikan suku bunga KPR.

>>> Turis Florida Kena Jebakan Harga Gelato di Roma, Tagihan Rp932 Ribu

Nah, itu juga jadi ada perbedaan antarbank penyedia KPR dalam merespons kenaikan tingkat suku bunga acuan," tuturnya.