Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (9/6).

>>> Mantan Agen CIA Tipu Negara US$ 40 Juta, Emas dan Uang Tunai Disita

Menurut Chatib, kredibilitas fiskal dalam negeri menjadi sorotan setelah analisis data kausalitas menunjukkan hubungan erat antara fluktuasi rupiah dengan Credit Default Swap (CDS).

Berdasarkan pengujian data, pergerakan biaya asuransi risiko gagal bayar obligasi negara (CDS) mampu menjelaskan 23 persen variasi penyebab melemahnya rupiah.

Sebaliknya, pergerakan CDS hanya dipengaruhi 2,3 persen oleh fluktuasi rupiah.

Pengaruh risiko fiskal ini sudah mulai memburuk sejak awal tahun, sebelum konflik geopolitik di Timur Tengah terjadi.

"Soal kita itu adalah soal confidence di fiskal," kata Chatib dalam forum tersebut.

Ia menegaskan bahwa eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan satu-satunya penyebab depresiasi rupiah.

Penurunan nilai CDS Indonesia sudah berlangsung sejak Januari 2026, ketika Moody's mengubah outlook dan muncul kekhawatiran pasar terkait defisit anggaran yang mendekati tiga persen.

Faktor domestik ini membuat rupiah terdepresiasi lebih dalam dibandingkan negara lain yang juga terdampak perang global.

>>> Bank Indonesia Pastikan Cadangan Devisa Cukup Jaga Stabilitas Rupiah

Bank Indonesia memperkirakan setiap depresiasi satu rupiah hanya menambah inflasi sekitar 0,13 persen.

Dengan depresiasi di kisaran delapan persen, dampak ke inflasi umum masih di bawah satu persen.

Namun, lonjakan harga langsung memukul komoditas berbasis impor seperti besi dan plastik.

Sektor swasta dihadapkan pada pilihan sulit: membebankan kenaikan biaya logistik ke konsumen yang berisiko menekan daya beli, atau menyerap biaya tersebut dengan konsekuensi penurunan margin keuntungan pada paruh kedua tahun ini.

Chatib membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998. "Yang membedakan paling besar 98 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," ungkapnya.

Kelompok menengah ke atas dan sektor korporasi telah melakukan lindung nilai atau memindahkan aset ke dolar AS.

Akibatnya, tekanan ekonomi bergeser ke kelompok menengah ke bawah melalui kenaikan harga bahan pangan impor.

Pemulihan daya beli masyarakat lapisan bawah membutuhkan waktu lebih panjang dan memerlukan intervensi perlindungan sosial dari pemerintah.

>>> Kemendag Terbitkan Aturan Baru Ekspor Komoditas SDA Lewat PT DSI

Meski terjadi depresiasi, perekonomian Indonesia diperkirakan tidak akan masuk resesi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5 persen, yang dinilai masih baik dalam standar global.