Pemerintah Optimalkan Bansos 2027 dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan subsidi pada tahun 2027. Langkah ini ditempuh melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
>>> OJK Perketat Pengawasan Perbankan Usai BI Naikkan Suku Bunga
Agenda rapat membahas tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
"Pemerintah terus mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan," kata Purbaya.
Peran DTSEN dalam Penyaluran Bansos
Menurut Menkeu, instrumen perlindungan sosial dan subsidi sangat penting bagi kelompok rentan untuk mempertahankan daya beli.
Basis data terintegrasi DTSEN akan menjadi acuan utama guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerimaan manfaat langsung dengan memanfaatkan DTSEN," ujar Purbaya.
>>> Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Biaya Dana Industri Pergadaian
Sistem DTSEN memetakan profil sosio-ekonomi penduduk secara menyeluruh. Variabel yang digunakan meliputi tingkat pendapatan, kondisi riil keluarga, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Selain perbaikan akurasi data, skema perlindungan sosial ke depan akan dikombinasikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar kemandirian ekonomi dapat terbangun dalam jangka panjang.
"Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat," kata Purbaya.
Kementerian Keuangan akan memperkuat integrasi dan sinergi program jaminan sosial yang tersebar di berbagai kementerian serta lembaga.
>>> Ekonom Ingatkan Potensi Kenaikan Suku Bunga KPR Efek BI Rate
Upaya sinkronisasi ini dirancang untuk menciptakan intervensi fiskal yang terpadu guna mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional pada 2027.
Update Terbaru
Nissan Batal Luncurkan Navara Nismo, Mitsubishi Siapkan Triton Ralliart
Selasa / 09-06-2026, 18:20 WIB
Mengapa Pekerjaan Sering Terbawa ke Dalam Mimpi? Ini Penjelasannya
Selasa / 09-06-2026, 18:20 WIB
Jasa Marga Perbaiki Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Jumat
Selasa / 09-06-2026, 18:19 WIB
49 Kode Redeem FF Terbaru 9 Juni 2026: Diskon 80% dan Jersey Bola
Selasa / 09-06-2026, 18:17 WIB
Apple Luncurkan Fitur Kontrol Orang Tua Baru di iOS 27
Selasa / 09-06-2026, 18:17 WIB
IPOT Bertransformasi Jadi Ekosistem AI untuk Literasi Finansial Generasi Muda
Selasa / 09-06-2026, 18:17 WIB
OJK Godok Aturan Tokenisasi Aset Nyata dan Stablecoin Rupiah
Selasa / 09-06-2026, 18:16 WIB
Libur Sekolah, Trans Snow World Surabaya Tawarkan Promo Tiket Spesial
Selasa / 09-06-2026, 18:16 WIB
P3HKI Desak Perlindungan Hak Pekerja dalam Investasi Asing
Selasa / 09-06-2026, 18:16 WIB
7 Kampus Swasta Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2026
Selasa / 09-06-2026, 18:16 WIB
Jadwal Bola Malam Ini 9 Juni 2026: Timnas Putri Indonesia vs Kamboja hingga Uji Coba Eropa
Selasa / 09-06-2026, 18:13 WIB
Jadwal Bola Malam Ini 9 Juni 2026: Laga Seru Jelang Piala Dunia 2026
Selasa / 09-06-2026, 18:13 WIB
Cita Citata Bantah Rumor Cerai dari Didi Mahardika
Selasa / 09-06-2026, 18:12 WIB
Harga Emas Antam Diprediksi Fluktuatif pada Rabu, 10 Juni 2026
Selasa / 09-06-2026, 18:12 WIB






