Pemerintah dan DPR Sahkan Batas Usia Pensiun Baru dalam UU Polri
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru.
Regulasi ini mengubah batas usia pensiun personel Polri dan membuka peluang penempatan anggota aktif di luar institusi.
Pengesahan dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir mewakili pemerintah.
Ketentuan Batas Usia Pensiun
Dalam UU baru, batas usia pensiun untuk tamtama dan bintara ditetapkan paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama hingga perwira tinggi maksimal 60 tahun.
Perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang masa dinasnya selama satu tahun. Perpanjangan itu berdasarkan Keputusan Presiden sesuai kebutuhan.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa aturan dalam Pasal 30 ayat (5) telah melalui pembahasan matang. Pemerintah, DPR, dan Korps Bhayangkara turut serta dalam proses tersebut.
"Ya, tanggapan bagaimana itu kan memang kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan itu hasil, hasil yang sudah dibicarakan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR.
Termasuk oleh dari institusi kepolisian juga," ujar Prasetyo Hadi.
Penempatan Anggota di Luar Institusi
UU ini juga membuka peluang bagi anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri.
Mereka dapat ditempatkan di kementerian atau lembaga yang menangani pemenuhan gizi nasional serta pangan, selama terkait tugas kepolisian.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan perluasan ini merupakan pengejawantahan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.
Hal itu diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
"Kalau di dalam RUU itu dikatakan memberikan contoh antara lain di situlah fungsi pelayanan karena fungsi Polri yang berlaku di dunia itu kan to protect and to serve, melayani.
Jadi masuk dalam melayani itu," ujar Edward Omar Sharif Hiariej.
Bidang penugasan luar institusi mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga pengawasan obat dan makanan.
Pengisian jabatan dapat dilakukan atas permintaan kementerian/lembaga atau penugasan langsung Presiden.
Pemerintah akan menyusun Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara dan mekanisme teknis pengisian jabatan tersebut.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






