Pemerintah Sentralisasi Ekspor Batubara, Sawit, dan Ferroalloy Lewat BUMN
Pemerintah mempercepat langkah sentralisasi ekspor komoditas strategis seperti batubara, minyak sawit, dan ferroalloy.
Kebijakan ini diwujudkan melalui penerbitan aturan teknis yang mewajibkan ekspor komoditas tersebut dikendalikan oleh perusahaan milik negara yang ditunjuk.
Kementerian Perdagangan telah merilis tiga peraturan teknis yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.
Regulasi ini mewajibkan seluruh eksportir komoditas terkait untuk melaporkan aktivitas ekspor mereka kepada badan usaha milik pemerintah.
Kebijakan ini merupakan lanjutan dari regulasi yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara pada pekan sebelumnya.
Aturan tersebut membuka jalan bagi penyaluran ekspor berbagai komoditas melalui satu lembaga pusat milik pemerintah.
Cakupan Komoditas dan Ketentuan Ekspor
Pada sektor kelapa sawit, aturan ini mencakup ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached and deodorized palm oil (RBDPO), refined, bleached and deodorized palm olein (RBDPL), serta residu minyak sawit.
Proses perizinan ekspor sawit tetap merujuk pada pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk program minyak goreng rakyat.
Hak ekspor dapat dialihkan kepada perusahaan negara yang ditunjuk atau entitas bisnis lain melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).
Pemerintah memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026, setelah itu hanya perusahaan yang ditunjuk yang boleh melakukan ekspor.
Eksportir yang telah memiliki izin tetap dapat menjalankan aktivitas pengiriman selama masa transisi, hingga dokumen perizinan mereka berakhir.
Namun, mereka wajib mengirimkan laporan realisasi ekspor setiap bulan ke Kementerian Perdagangan, mencakup data jenis produk, volume, nilai, negara tujuan, dan pos tarif.
Perusahaan yang lalai melaporkan akan mendapat peringatan. Jika kewajiban tidak dipenuhi dalam 30 hari setelah peringatan, izin ekspor dapat dibekukan sementara.
Perubahan dokumen persetujuan ekspor menjadi tanggung jawab penuh perusahaan negara yang ditunjuk.
Regulasi ini mengubah tata kelola perdagangan luar negeri untuk komoditas andalan Indonesia. Mulai 2027, seluruh ekspor akan dipusatkan melalui satu entitas negara, sekaligus memperketat pengawasan arus komoditas.
Update Terbaru
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB






