Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun hingga Mei 2026. Angka ini melonjak 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran tersebut setara dengan 33,6 persen dari total pagu APBN tahun ini.

>>> Kemendikdasmen Percepat Revitalisasi Sekolah, Target 71 Ribu Satuan Pendidikan

Pada Mei 2025, realisasi belanja pusat hanya Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari pagu.

Belanja negara terbagi untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp517,7 triliun dan non-K/L Rp541,6 triliun.

Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp155,1 triliun, belanja barang Rp209,3 triliun, belanja modal Rp81,6 triliun, dan bantuan sosial Rp71,7 triliun.

Percepatan Distribusi Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan percepatan penyerapan anggaran merupakan langkah sengaja. Pemerintah ingin dana mengalir merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat.

>>> Pemerintah Buka Beasiswa Garuda 2026 Gelombang II untuk Kuliah S1 Luar Negeri

"Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibandingkan tahun lalu, lebih cepat karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6).

Langkah ini sesuai instruksi Presiden untuk mendorong ketepatan waktu eksekusi anggaran. Penekanan khusus diberikan pada belanja barang dan belanja modal yang tumbuh pesat mendekati Rp300 triliun.

Purbaya menambahkan, strategi tersebut memastikan belanja tepat waktu dan tepat sasaran serta berdampak pada perekonomian. Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga kualitas pengeluaran agar setiap rupiah memberikan dampak pengganda optimal.

Meski demikian, efektivitas penggunaan dana publik masih menghadapi tantangan implementasi. Pemerintah mengantisipasi melalui pengetatan sistem pengawasan untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

>>> LPSK Siap Lindungi Saksi dan Justice Collaborator Kasus Korupsi MBG dan Imigrasi

"Kita usahakan kebocorannya sesedikit mungkin," kata Purbaya.