PP Nomor 24 Tahun 2026 Terbit, Pengusaha Beri Catatan Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 sebagai landasan hukum kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis.
Pelaku usaha memberikan sejumlah catatan terhadap beleid yang akan diimplementasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan bahwa dunia usaha menyambut adanya kepastian arah kebijakan. Namun, mereka masih bersikap wait and see terhadap implementasi teknis di lapangan.
Erwin menekankan bahwa dampak kebijakan ini sangat besar terhadap ekosistem ekspor nasional. Oleh karena itu, pelaku industri mencermati secara hati-hati setiap detail pelaksanaannya.
Lima Catatan Pelaku Usaha
Pertama, mekanisme pembentukan harga. Pelaku usaha berharap DSI menetapkan harga secara transparan, berbasis pasar, dan kompetitif secara global.
Kedua, efisiensi rantai bisnis dan logistik.
Skema baru diharapkan tidak menambah birokrasi atau memperpanjang proses ekspor yang bisa mengganggu ketepatan waktu dan kepastian suplai.
Ketiga, kepastian terhadap kontrak eksisting. Erwin mengapresiasi pernyataan pemerintah bahwa kontrak yang berjalan tetap dihormati, namun implementasinya harus konsisten.
Keempat, ruang fleksibilitas bagi eksportir. Setiap pelaku usaha memiliki jaringan pasar dan strategi berbeda, sehingga kebijakan harus memberi ruang agility bisnis.
Kelima, tata kelola dan governance. DSI harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan komunikasi intensif bersama asosiasi dan pelaku industri.
Erwin menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada implementasi teknis yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, efisiensi bisnis, dan daya saing ekspor.
Sebelumnya, Indonesian Mining Association (IMA) juga menyoroti perlunya proses yang transparan dan cepat.
Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti memperingatkan agar tidak ada kekosongan yang bisa mengganggu pasar batubara Indonesia.
IMA menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ekspor batubara dan mineral, terutama untuk mencegah praktik transfer pricing dan under invoicing.
Sari menambahkan bahwa sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang sudah berjalan selama ini perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan pelanggaran.
Update Terbaru
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB






